Rumahsakit, Dicela Tapi Didamba ( Menyimak pemberitaan negatif mengenai pelayanan rumahsakit yang membuncah belakangan ini )

Menyimak pemberitaan negatif mengenai pelayanan rumahsakit yang membuncah belakangan ini, saya jadi trenyuh. Bukan saja terhadap pasiennya, tetapi juga kepada pegawai rumahsakit-nya. Sudah proporsionalkah semua pemberitaan ini? Benarkan pihak rumahsakit se-tega itu? Bukan apa-apa, saya pribadi sangat dekat dengan manajemen rumahsakit. Anak saya adalah dokter, beberapa keponakan saya juga ada yang menjadi dokter, sebagian lagi menjadi perawat. Karena setiap hari mereka ada di depan mata saya, dan rumahsakit tempat mereka bekerja sudah seperti halaman rumah saya, saya menjadi tahu kondisi di dalamnya.

 

Hingga sekarang saya menilai bahwa tenaga-tenaga medis itu adalah malaikat kecil yang diutus Tuhan ke dunia ini untuk menolong mereka yang kesakitan. Mungkin ada oknum-oknum perawat yang mengingkari janji sucinya, tetapi itu tidak seberapa. Mereka tetaplah abdi kemanusiaan yang mulia, yang rela menanggung segala derita demi menjalankan tugasnya.

Gambarannya sebagai berikut:

Ismiarti, lulusan Akper 2011, pegawai rumahsakit Swasta di Jambi. Ia bekerja dalam tiga sift, siang dan malam. Jenis pekerjaannya segala macam, mulai dari mengepel lantai, memandikan pasien, membantu BAB termasuk membersihkannya, mengganti perban luka, mengawasi perkembangan penyakitnya, dan lain-lain. Termasuk resiko setiap petugas medis adalah kemungkinan tertular penyakit dari pasien, atau mengalami depresi karena terus-menerus berhadapan dengan penderita. Imbalan yang diterima Ismiarti dari pengabdiannya itu adalah Rp.450.000,- sebulan. Gaji sebesar itu berlangsung selama masa percobaan 2 tahun pertama. 

Ketika Ismiarti sakit DBD, ia dirawat selama seminggu di rumahsakit tempatnya bekerja. Biaya yang diperlukan untuk pengobatannya itu adalah Rp. 4.525.000.- Seluruhnya dibayar, tanpa ada keringanan. Saya tahu karena sayalah yang membayarnya.

Rumahsakit itu memiliki manajemen uang masuk dan keluar. Uang masuk datangnya dari pasien. Oleh manajemen, uang itu dibagi-bagi untuk gaji pegawai, gaji perawat, pajak, rekening telpon, air, termasuk sarana dan prasarana rumahsakit. Sedangkan kebutuhan obat-obatan dan biaya kunjungan dokter, dimasukkan dalam tagihan pasien sendiri.

Jadi kalau ada pasien datang minta keringanan berobat, pihak rumahsakit hanya bisa memberi keringanan sewa ruangan, listrik dan air, untuk jangka waktu tertentu dan jumpah pasien tertentu. Untuk obat-obatan, tenaga dokter, perawat-perawat, pihak rumahsakit tak dapat memaksa mereka bekerja tanpa bayaran. Memang ada rumahsakit yang mampu menutupi biaya ini tanpa diketahui pasien, karena mendapat subsidi dari pemerintah. Itu bukan gratis!

Masuk akal jika rumahsakit swasta menolak menerima pasien jika tak ada jaminan mampu membeli obat-obatan dan membayar jasa perawat kesehatan. Sebab apa gunanya menginap di rumah sakit jika tak minum obat dan tak dijenguk dokter. Kalau toh keluarganya juga yang memandikannya, membersihkan kotorannya dan membungkus lukanya, lebih baik dirawat di rumah saja.

Makanya, bagi warga masyarakat yang merasa tak mampun membayar biaya pengobatan dengan uang sendiri, berobatlah ke rumahsakit milik pemerintah (Puskesmas dan RSU) karena di sana ada anggaran ala-kadarnya dari pemerintah yang bernama subsidi kesehatan. Memang tak seberapa, tetapi begitulah kemampuan keuangan pemerintah. 

Jika rumahsakit swasta dipaksa memberi pengobatan tanpa bayaran, bisa-bisa bangkrut dan tutup nantinya karena tak mampu melunasi kewajibannya.

Tetapi yang paling baik tentulah setiap orang bersiap diri menghadapi masa-masa sakit. Jangan menyerah kepada kemiskinan. Tak ada orang yang begitu miskin di Indonesia sehingga tak mampu membeli obat seharga Rp. 10.000.- saja di Puskesmas, asalkan rajin bekerja dan tekun memunguti nikmat Tuhan yang bertebaran di bumi ini.

Sediakanlah biaya berobat sebelum sakit!

*****

by: http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2013/02/19/rumahsakit-dicela-tapi-didamba-535149.html